Tiba Saatnya Mengakhiri Pendidikan?

MANA yang harus didahulukan antara anak dan pendidikan? Kedua isu tersebut tidak bisa didikotomikan karena setali tiga uang, terlebih jika kita memperbincangkan masa depan kita. Pendidikan merupakan bekal untuk menapaki masa depan anak cucu kita.

Namun, bahwa dunia pendidikan kita belum menunjukkan gambaran yang menjanjikan. Menurut data dari Balitbang Departemen Pendidikan Nasional (2001) bahwa sekitar tujuh juta anak terancam berhenti sekolah. Mereka terpaksa menjadi pekerja anak sebagai akibat dari kemiskinan dan tekanan hidup.

Sementara itu, 15 juta anak- anak yang sekarang masuk kelas satu sekolah dasar (SD), diperkirakan hanya 70 persen yang dapat mencapai kelas enam. Dari yang lulus tersebut, hanya kurang dari separuhnya yang kemungkinan dapat meneruskan pendidikannya ke sekolah lanjutan.

Tak perlu heran bila saat ini terdapat sekitar 12 juta anak usia 7 hingga 15 tahun tidak bersekolah dan terancam putus sekolah. Lebih 3,5 juta anak di antaranya menjadi pekerja anak. Maka, realitas di atas telah memberi sedikit diskripsi apa yang terjadi sekarang.

PENDIDIKAN merupakan tabungan masa depan bagi peradaban kita. Artinya baik-buruknya, makmur-sengsaranya, berkualitas-jeleknya wajah peradaban kita, tergantung proses pendidikan tersebut. Maka, wajah kita yang saat ini dipolesi oleh kemiskinan dan kebodohan menunjukkan kegagalan dari pendidikan kita.

Tingkat pengangguran yang tinggi, frekuensi kriminalitas yang menaik, dan keresahan sosial yang muncul dalam berbagai bentuk merupakan efek ganda (multifler effect) dari kemiskinan yang kita alami saat ini. Sedangkan kemiskinan dan kebodohan yang merupakan momok bagi negara berkembang seperti Indonesia, adalah rantai sosial pertama dalam kegagalan pendidikan kita.

Tahun 2000 lalu kualitas sumber daya manusia (human development index, HDI) kita menduduki peringkat rendah, yaitu 109 dari 174 negara. Dua tahun kemudian, Indonesia tidak jauh beda yakni peringkat 106 dari 170 negara. Angka ini jauh di bawah negara-negara ASEAN lainnya seperti Malaysia (peringkat 56), Filipina (77), Thailand (67), Singapura (22) dan Brunei Darussalam (25). Sehingga, dapat dipastikan tahun ini kita belum bisa keluar dari kualitas hidup yang rendah akibat beberapa stimulus-bom Bali; kenaikan harga BBM, TDL, dan telepon-yang justru kontraproduktif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Maka, upaya memberantas kebodohan dan kemiskinan tidak bisa tidak harus melewati jembatan emas yakni pendidikan. Dalam hal ini pendidikan harus melakukan reposisi dan refungsi kalau ingin menjadi perubah wajah peradaban kita yang tidak sehat ini.

Dalam UUD 1945 dijelaskan, pendidikan adalah hak warga negara, sehingga monopoli negara dalam dunia pendidikan menjadi pilihan yang pahit. Negara sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam proses pendidikan harus menempatkan pendidikan sebagai proses pencarian makna hidup yang lebih baik menuju keadilan dan kesejahteraan.

Sayangnya, pendidikan justru menjadi metode negara dalam mengontrol rakyat. Sehingga, pendidikan sering kali tidak lebih dari upaya setengah-setengah dari negara untuk mengubah peradaban miskin ini.